Articles

EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN (Studi Di Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)

Walaupun sudah dibentuk Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Mengentaskan Kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan sosial penduduk miskin sebagai upaya memutus rantai kemiskinan. Akan tetapi  di lapangan yang terjadi justru sebaliknya, karena masyarakat penerima bantuan PKH tersebut tidak mengalami peningkatan terhadap kehidupannya. Untuk itu timbullah pertanyaan mengenai bagaimana program tersebut dilaksanakan dan apakah program tersebut sudah efektiv atau belum.   Metode yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Yaitu, pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari kaidah-kaidah hukum yang berlaku kemudian dilakukan lagi penelitian dengan cara langsung turun kelapangan untuk mengumpulkan informasi secara langsung. Jenis data yang dipergunakan yaitu data primer dan sekunder, diperoleh dengan cara studi kepustakaan, dan studi lapangan melalui wawancara dengan para narasumber. Kemudian dianalisis melalui penelitian kualitatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induktif dengan menyederhanakan data secara terperinci.   Dapat disimpulkan dari hasil penelitian, bahwa peraturan Menteri tersebut belum efektifdalam mengentaskan kemiskinan dikarenakan ketidakrataan sasaran serta ketidaksingkronan data dan dana yang turun ke masyarakat. Karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih bergantung kepada pendapatan masing-masing dan kehidupan masyarakat juga tidak mengalami peningkatan, baik dalam sisi kesejahteraan maupun sosial.   Kata Kunci    : Penerapan, Program Keluarga Harapan (PKH), Mengentaskan Kemiskinan
Finky Anbia

ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN KEKERABATAN DALAM PENCALONAN KEPALA DESA (Studi Perkara Nomor: 7/Pdt.G/2017/PN.Kbu)

Pemilihan kepala desa atau yang disingkat Pilkades merupakan proses politik untuk menunjukkan pelaksanaan pemimpin di desa. Permasalahan dalam peneletian ini adalah bagimanakah struktur hubungan kekerabatan dalam pencalonan kepala desa dan apaka akibat hukum bagi calon kepala desa yang memiliki hubungan kekerabatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan data sekunder selanjutnya dilakukan analisis data secara yuridis. Berdasarkan hasil penelitian, bakal calon kepala desa mencalonkan diri dilarang memiliki hubungan kekerabatan sampai derajat ke 3 (tiga)n, akibat salah tafsir pasal 22 Peraturan Bupati Lampung Utara, Samsi Eka Putra, S.H. dan Taufan menjadi kehilangan hak- hak yang menimbulkan kerugian. Saran dalam penelitian ini adalah agar tidak salah tafsir sebaiknya dilakukan revisi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017, gugatan merupakan cara penyelesaian jika terjadi sengketa, terhadap putusan sebaiknya pihak menghormati dan menjalankannya.
Firmansyah Atik

Prosedur Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Dalam Jabatan Administator Melalui Seleksi Terbuka (SELTER) Di Lampung Utara

  MEKANISME PENGANGKATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DALAM JABATAN ADMINISTATOR MELALUI SELEKSI TERBUKA (SELTER) DI LAMPUNG UTARA ABSTRAK Oleh NOVIAN DWI HADINPM 1702980013 Pada akhir bulan desember Bupati Lampung Utara mengakat dan menetapkan 160 pejabat apratur sipil negara baik eslon II,III dan IV. Dalam hal pengakatan tersebut para aparatur sipil negara yang berada di Kabupaten Lampung Utaraharus melalui seleksi terbuka terutama pada eslon II yaitu kepala dinas dan protokol di lakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tingggi yang di adakan oleh pemerintahan kabupaten lampung utara. Dalam hal seleksi terbuka yang di adakan di lampung utara tersebut pemerintahan lampung utara menggunakan undang-undang nomor 5 tahun 2014 yang merupakan Undang-Undang dasar dalam menejemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat, akan tetapi dalam segi pelaksanaan seleksi terbuka yang di adakan di kabupaten lampung utara masih menuai baik pro dan kontra dalam segi pelaksanaanya. Sehinggapermasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana mekanisme pengangkatan jabatan pimpinan tinggi dalam jabatan administator melalui seleksi terbuka dan apa faktor penghambat pengangkatan jabatan pimpinan tinggi melalui seleksi terbuka sudahsesuai dengan undang-undang momor 5 tahun 2014.Metode penelitian menggunakan pendekatan empiris yaitu metode penelitian dengan melihat langsung keadaan yang ada di wilayah penelitian, pengamatan objek penelitian, penelitian identifikasi hukum tidak tertulis dan efektivitas hukum. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data hukum sekunder dan data primer yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian. seleksi terbuka yang di lakukan di kabupaten lampung utara sudah mengikuti Undang undang nomor 5 tahun 2014 sebagai upaya memenuhi ketentuan-kententuan didalam tentang aparatur sipil negara secara baik dilakukan berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, akan tetapi dalam hal seleksi terbuka masih ada hambatan baik dari pemberhentian, pemindahan, dan pengangkatan yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tidak semua instansi pemerintah dapat melaksanakan sistem merit ini karana masih dalam tahap penyesuaian maka untuk itu agar seleksi terbuka di lampung utara bejalan dengan lancar melalui Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Saran penulis dalam hal ini harus melakukan seleksi dengan mengutamakan penilaian terhadap kemampuan sesuai bidang ilmu yang dibutuhkan oleh organisasi perangkat daerah selain melihat pula rekam jejak dari peserta yang lebih utama terkait KKN yang patut didugaikut terlibat didalammnya. Kata kunci: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara, Seleksi Terbuka
novian novia dwihadi

ANALISIS PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA OLEH KEPALA DESA (Studi Kasus di Desa Taman Jaya Kecamatan Kotabumi Selatan)

ANALISIS PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA OLEH KEPALA DESA (Studi Kasus di Desa Taman Jaya)   RANTIKA SAFITRI   Alokasi Dana Desa yang rutin diberikan Pemerintah Pusat keseluruh desa memang  rentan terjadinya tindak pidana korupsi, hal ini berdasarkan pemberitaan  yang sering kita dengar bahwa telah banyak kepala desa yang dijeblos kedalam penjara akibat melakukan tindak pidana korupsi dan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi ini oleh kepala desa disebabkan karena tidak adanya regulasi yang mengatur secara jelas dan kurangnya partisipasi masyarakat khususnya mengawasi pembangunan desa maka terjadilah tindak pidana korupsi ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa, modus penyalahgunaan dana desa di Desa Taman Jaya dan upaya penanggulangan penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa. Dalam peneltian ini penulis menggunakan metode penelitian secara normatif yaitu dengan cara membaca  buku, mencatat dan mengutip serta menggunakan peraturan perundang-undangan baik yang diatur dalam KUHP, KUHAP maupun yang diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-undang  Nomor  20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa, yaitu tidak bermusyawarah dengan masyarakat desa saat akan melaksanakan suatu kegiatan, masih rendahnya pendidikan Kepala Desa dan Perangkatnya, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor politik, faktor lingkungan serta faktor lemahnya iman.  Modus Penyalahgunaan Dana Desa di Desa Taman Jaya, yaitu dengan membuat Rancangan Anggaran Biaya dengan memalsukan laporan penggunaan realisasi ADD/DD yang digunakannya untuk memenuhi keperluan pribadinya. Sedikitnya terdapat 29 item/program laporan penggunaan dana yang difiktifkan oleh tersangka, atas perbuatan tersangka Negara dirugikan sebesar   Rp.  151.577.900,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Sedangkan upaya penanggulangan penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa diantaranya dengan mengadakan diklat meningkatkan Sumber Daya Manusia, Penguatan kapasitas pendamping desa, mengurangi campur tangan dari pemerintah daerah selain itu dilakukan dengan upaya penanggulangan preventif dan represif.
Rantika Safitri

UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI JALAN UMUM (Studi Kasus di wilayah hukum Polres Way Kanan)

Kemajuan pembangunan sarana dan prasarana transportasi dapat menjadi tolak ukur kemajuan di suatu daerah namun semakin maju suatu daerah maka semakin tinggi potensi terjadinya tindak kejahatan dijalanan, sebagaimana yang sering terjadi saat ini adalah adanya pungutan liar dijalanan. Kepolisian sebagai instansi pemerintah yang bertugas dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat tentu sudah menjadi tanggung jawab Polri untuk meniadakan segala bentuk gangguan keamanan. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar di jalan Umum dan Apa Kendala Polri dalam Menanggulangi Pungutan Liar di jalan Umum. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dinama yuridis normatif penulis menggunakan buku-buku dan peraturan perundang-undangan dan pendekatan yuridis empiris penulis turun langsung kelapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Polres Way Kanan dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar dijalan umum melakukan upaya pre-emtif yaitu melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat yang wilayahnya teridikasi banyak/ada kejadian pungli hal ini dilakukan untuk membentuk masyarakat yang patuh dan taat hukum, upaya preventif yaitu melakukan patroli didaerah rawan terjadi pungutan liar untuk meniadakan kesemapatan bagi pelaku pungutan liar, upaya refresif yaitu melakukan penegakan hukum bagi pelaku pungutan liar dan kendala Polres Way Kanan dalam menanggulangi pungutan liar adalah kurangnya partisipasi masyarakat dan para korban pungutan liar, tidak seimbangnya antara jumlah personil Polri dengan masyarakat yaitu 1 : 879 dan lokasi pungli yang selalu berpindah-pindah. Saran penulis adalah meningkatkan kerja sama antara Polri dengan masyarakat dan instansi terkait dalam membentuk pribadi masyarakat yang patuh dan taat hukum, Petugas Polri dapat mengambil keputusan berdasarkan kearifan lokal dalam penanganan pungutan liar dan Polres Way Kanan hendaknya mengajukan ke satuan atas tentang penambahan personil Polri.
WIDODO NARSASIH